Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumenep
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Realisasi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2017 terancam tak sesuai harapan. Hingga Jum'at (24/3/3017), ADD dan DD tahap pertama belum bisa dicairkan, karena puluhan Kepala Desa belum menyetorkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD-DD tahap dua tahun 2016.
"Hingga saat ini masih 40 persen yang nyetor (SPj ADD-DD 2016). Sebelum rampung semua ADD-DD belum bisa dicairkan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumenep, Ach Masuni, Jum'at (24/3/2017).
BACA JUGA:
- Belum Lengkap, Kejari Sumenep Kembalikan Berkas Kasus Dugaan Ijazah Palsu dan Penyelewengan DD
- Pelimpahan Kasus Dana Desa Kalimo'ok Sumenep Tunggu Surat dari Irban III
- Sembilan Guru Ngaji di Dasuk Barat Sumenep Terima Insentif
- Merasa Dipermainkan, BPD Kalimo'ok Laporkan Pemdes Setempat ke Bupati Sumenep
Besaran DD dan ADD tahun ini di Sumenep mencapai Rp 390 miliar lebih. Rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp 123.956.142.398 dan anggaran DD Rp 271.773.005.000.
Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana tahun 2016 bantuan ADD maupun DD mencapai Rp 336.904.292.398, dengan rincian untuk anggaran ADD mencapai Rp 123.956.150.000 sedangkan DD mencapai Rp 212.948.50.000.
"Tahun ini setiap desa anggaran ADD-DD di atas Rp1 miliar," jelas Ach Masuni.
Sementara untuk pengelolaan keuangan DD-ADD, tahun ini akan memakai sistem online. Itu dilakukan untuk meinimalisir terjadinya penyimpanan. Nantinya, lanjut Masuni, Pemerintah Daerah akan menyiapkan aplikasi yang bisa diakses oleh semua Kepala Desa di Sumenep. Master itu diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
