Wakil Bupati nganjuk KH Abdul Wachid Badrus saat memberikan sambutan. foto: BAMBANG DJ/ BANGSAONLINE
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Pemkab Nganjuk menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 bertempat di pendopo Kabupaten Nganjuk, Kamis (23/3). Musrenbang ini digelar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018.
Musrenbang ini dibuka oleh Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus dan dihadiri, di antaranya oleh Staf Ahli bidang hukum dan politik Provinsi Jawa timur DR Alwi Beiq, Ketua DPRD Nganjuk Drs Puji Santoso, Sekretaris Daerah Nganjuk, Kapolres, Dandim 0810 Nganjuk, angota DPRD Nganjuk, anggota Forpimda, Kepala Bappeda Nganjuk, Jombang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro,
Wabup mengatakan, Musrenbang RKPD tahun 2017 ini sangat strategis sebagai forum untuk mewujudkan sinergisitas dan perencanaan kecamatan dan kabupaten guna mewujudkan capaian target serta sasaran pelaksanan pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk.
“Saya berpesan agar forum ini sekaligus sebagai langkah awal dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan, dan memberikan masukan yang membangunan secara konsep perencanaan pembangunan yang telah disusun pemerintah Kabupaten Nganjuk” kata Gus Wachid pada BANGSAONLINE.com.
Dalam paparanya, ia mengatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dititikberatkan pada program kegiatan prioritas. Bukan hanya sekedar memenuhi tugas pokok dan fungsi saja.
“Saya tekankan, khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara tuntas, tidak sepotong-potong,” imbaunya.
Menurutnya, untuk pembangunan atau pemeliharaan ruas jalan biasa dilakukan hanya separuh tidak sekaligus, dengan kesempatan ini agar mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Kalimat yang sama juga disampaikan ketua DPRD Nganjuk, Puji. Dirinya juga beranggapan bahwa pada musrenbang setidaknya perlunya pembahasan lebih ke skala prioritas dari usulan yang di ajukan.
“Saya inginkan agar integrasi perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa dapat terintegrasi sepenuhnya,” kata .
"Musrenbang agar menjadikan media interaktif bagi segenap stakeholders untuk menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kenijakan, guna mendukung kegiatan tahun anggaran berikutnya," lanjutnya.
"Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel, menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme, dan bobot pelayanan public saat ini," sambungnya.
"Sebab perencanaan yang tidak transparan dan akuntabel, akan timbul pencitraan negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur," pungkas Puji. (bam)
