Bupati Nganjuk saat menerima penghargaan.
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Kota Angin kembali mencetak prestasi membanggakan di tingkat provinsi dengan meraih predikat terbaik kedua dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengungkapkan bahwa pencapaian opini WTP secara berturut-turut ini telah berlangsung selama delapan tahun, sebagai hasil dari tindak lanjut penyelesaian pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.
"Ini adalah laporan rutin tahunan dan alhamdulillah Nganjuk meraih peringkat tertinggi kedua," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (28/5/2025).
Menurut dia, pencapaian ini berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari BPK, yang kembali mendapatkan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, Nganjuk juga mencatatkan prestasi luar biasa dalam Capaian Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK, dengan persentase sebesar 96,28 persen, menempati peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur, di bawah Kabupaten Magetan dengan capaian 97,34 persen. Prestasi ini jauh melampaui rata-rata Jawa Timur yang berada di angka 92,37 persen, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional.
"Keberhasilan ini kuncinya satu, jangan cepat merasa puas atas pencapaian hari ini. Terus berbuat yang terbaik dan mengutamakan pelayanan secara transparan dan akuntabel," kata Marhaen.
Dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan, ia menerima langsung dokumen dari Plh Kepala Perwakilan BPK Jatim di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur. Penyerahan ini dilakukan dalam gelombang III, bersamaan dengan 14 kabupaten/kota lainnya.
Plh Kepala Perwakilan BPK Jatim turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk, atas komitmen dan kerja keras dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan capaian ini, Kabupaten Nganjuk semakin menunjukkan dedikasi dalam tata kelola keuangan yang baik, memperkuat kepercayaan publik, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab. (bam/mar)
