Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) Desa Medali menanggapi aksi demo ke DPRD yang dilakukan PK FNPBI Mojokerto (Pengurus Kota Industri Mojokerto Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), beberapa waktu lalu. Dalam demo tersebut, PK FNPBI menuntut kejelasan nasib buruh PT. Bumi Nusa Makmur (BNM) yang dirumahkan akibat pabrik berhenti beroperasi.
Menurut Ketua MPL, Aqib Ma'rufin, demo tersebut merupakan upaya adu domba antara warga dengan para pekerja yang tergabung dalam PK FNPBI.
"Aksi yang dilakukan PK FNBI Mojokerto menuntut kejelasan nasib buruh PT BNM patut diduga merupakan upaya penggiringan opini, pengalihan isu, dan juga adu domba antara pekerja dengan masyarakat Medali dan sekitarnya," ujarnya.
Kata dia, demo yang digelar PK FNPBI salah sasaran. "Demonstrasi yang dilakukan PK FNBI seharusnya ditujukan kepada pabrik karet PT BNM. Mereka seharusnya meminta PT BNM agar memberikan pesangon yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Aqib.
Ia juga menanggapi gugatan yang dilayangkan PT BNM terkait pencabutan izin sehingga membuat pabrik karet tersebut berhenti beroperasi. Menurutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
"Namun pihak pabrik justru mengeluarkan dalil 'akan tetap beroperasi sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap'," tandas Aqib.
