SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur mendukung langkah Pemprov dalam mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN). Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi'i menyikapi operasi disiplin yang dilakukan oleh Satpol PP Pemprov Jatim kepada aparatur pemerintah yang dahulu disebut pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.
Anggota komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mengatakan, kedisiplinan menjadi masalah krusial para ASN. Pasalnya mereka sering mendapat sorotan masyarakat karena terlihat berkeliaran di luar kantor pada jam kerja. Dia berharap, dengan adanya penertiban tersebut bisa meningkatkan produktivitas serta kinerja ASN dilingkungan Pemprov Jatim.
BACA JUGA:
- Di Sidang Paripurna Raperda RUED, Pj Gubernur Jatim Sebut Potensi EBT Capai 188.410 MW
- Stop Buang Air Besar Sembarangan, Pj Gubernur Jatim Ajak 8 Daerah Teken Komitmen Bersama
- 24.423 Siswa Lolos Masuk PTN Jalur SNPB 2024, Pj Gubernur Jatim: Terbanyak Nasional 5 Tahun Beruntun
- Gelar Bazar Ramadan, Pj Gubernur Jatim: Jadi Sabuk Pengaman dan Upaya Stabilkan Harga Bahan Pokok
”Kalau urusan kedinasan tak masalah. Namun, kebanyakan mereka (ASN-red) berada di luar kantor saat jam kerja. Biasanya ngopi dan makan atau belanja saat jam kerja. Tentunya ini akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat,” ujar mantan Wabup Pasuruan itu, Senin (20/2).
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Opsdal) Satuan Pollisi Pamong Praja Pemprov Jatim, Setio Budi Wahono mengungkapkan, sebanyak 20 ASN di lingkungan SKPD atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov Jatim terjaring operasi satpol PP Pemprov Jatim karena kedapatan sedang ngopi di warung kopi (warkop) saat jam kerja. Namun, 20 ASN tersebut tidak diberikan sanksi karena saat ini masih dalam sosialisasi larangan ASN ngopi di warung sewaktu jam kerja.
”Kami ini menegakkan PP No 23 tahun 2010 tentang penegakan disiplin ASN terutama dalam kedisiplinan di lingkungan Pemprov Jatim. Langkah ini juga mengacu pada surat edaran dari Sekdaprov Jatim,” tandas Budi.
Mantan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Sekretariat DPRD Jatim ini mengaku meski saat ini digelar operasi, namun tidak ada sanksi hukum untuk mereka yang terjaring operasi.