Wali Kota Malang H. M. Anton saat menemui massa sopir mikrolet. foto: IWAN IRAWAN/ BANGSAONLINE
Anton menjelaskan bahwa angkutan online bukan satu-satunya faktor yang membuat angkutan konvensional ditinggalkan. Kata dia, faktor mudahnya masyarakat mendapatkan kredit sepeda motor juga menjadi salah satu penyebab menurunnya minat warga terhadap angkutan umum.
"Dengan harga Rp 500 ribu sudah dapat motor, dan itu pun dalam satu rumah bisa lebih dari dua atau tiga kepemilikannya. Hal ini sedikit banyak juga memiliki dampak," dalih Anton.
"Sementara ini kami sifatnya hanya bisa menampung aspirasi dari teman-teman sopir mikrolet, seraya kami konsultasikan kepada Kemenhub dan Kemkominfo sekaligus menunggu regulasi dan aturan resminya. Yang jelas angkutan resmi di Kota Malang yang memiliki badan hukum dan dilindungi UU adalah mikrolet dan taksi jenis konvensional," tegas Anton.
Muhammad Mukid, Ketua mikrolet jalur AL, mengatakan bahwa demo sejatinya baru akan digelar pada Rabu (22/02) lusa. Namun para sopir mendesak agar demo digelar hari ini menyusul adanya insiden pemecahan kaca milik salah sopir.
"Kami secara tegas menolak operasional angkutan online di Kota Malang, sebelum ada aturan resmi secara UU," tegas Mukid, sewaktu mendampingi demo di Balai Kota.
Dikonfirmasi secara terpisah, Irvan selaku koordinator jasa angkutan online Go-Jek di Malang enggan memberikan tanggapan terkait aksi mogok massal ini. "Silakan konfirmasi ke pusat Jakarta yang mengatur," ujarnya.
Sementara perwakilan dari jasa angkutan online Uber, Novita, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan. Ia mengatakan bahwa hadirnya Uber di Kota Malang bisa mendukung mobilitas masyarakat
"Di sisi lain, kami, juga memberikan kesempatan wirausaha, dalam rangka peningkatan taraf ekonomi keluarga yang sifatnya fleksibel," ujar Novita melalui surat elektronik. (iwa/thu/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
