Pakar statistik ITS Surabaya itu menjelaskan penjaminan mutu sangat ditentukan komitmen kepala daerah dan kepala sekolah karena penjaminan itu tidak bersumber dari sekolah yang baik atau jelek, tetapi bermula dari evaluasi diri.
"Jadi, kepala sekolah harus melibatkan guru, orang tua, komite sekolah, dan pengawas untuk memetakan posisi sekolah dengan ukuran delapan standar nasional pendidikan, yakni kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian," katanya.
Ditanya alasan penunjukan Kota Mojokerto sebagai "piloting" sekolah model yang pertama kalinya di Indonesia, dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi pada sejumlah kabupaten/kota dan akhirnya disimpulkan Kota Mojokerto paling memenuhi kriteria.
Di Kota Mojokerto itu, kata dia, APK (angka partisipasi kasar) atau anak yang sekolah mencapai 100 persen dari SD hingga SMA, lalu komitmen Wali Kota Mojokerto yang ternyata mantan kepala sekolah.
"Wali Kota Mojokerto itu bilang bahwa dirinya tidak memiliki sumber daya alam. Oleh karena itu, fokus pada sumber daya manusia, seperti Singapura," katanya. (ris/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
