Din menambahkan, saat ini umat Islam terkesan terpuruk dan itu dirasa tidak adil mengingat umat Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia.
"Terpuruk dalam bidang ekonomi yang dulu umat Islam memiliki kekuatan. Tapi sekarang dikalahkan kelompok kekuatan ekonomi yang mendapatkan privilege (keistimewaan)," kata Din.
Padahal, kata Din, kelompok yang diberikan keistimewaan itu adalah kelompok yang memiliki kebencian terhadap umat. Hal itu terbukti dengan adanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
"Membangkitkan ekonomi umat ini sangat sulit, tapi justru negara malah berpihak kepada mereka," ujarnya.
"Ketika umat Islam bereaksi, kemudian dituduh sebagai anti kebhinekaan dan radikal, bagi umat Islam itu adalah kekerasan verbal, menyakitkan dan pers juga tidak berkeadilan seolah yang anti kebhinekaan adalah umat Islam," sambung mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Menurutnya, apa yang dilakukan Ahok di Pulau Seribu adalah bentuk kekerasan verbal, anti kebhinekaan dan ujaran kebencian.
"Mohon dipahami, kekerasan itu tidak hanya fisik, tapi juga ada kekerasan verbal. Kalau ada media yang mendukung itu, namanya kekerasan verbal, kalau ada kekuatan ekonomi yang mendukung itu namanya capital violence, kalau negara mendukung itu namanya state violence," tandasnya.
Di sisi lain, Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menanggapi upaya fitnah dan adu domba dengan menggunakan isu SARA sebagai bentuk nyata adanya operasi politik untuk mengadu domba antara PDIP dan umat Islam.
Tujuan operasi politik tersebut pasti bertujuan menghancurkan NKRI karena kalau golongan Islam dan Nasionalis berperang pasti yang akan hancur adalah NKRI.
Situasi ini, katanya, mirip jaman kolonial dulu di mana politik devide et impera atau politik pecah belah kekuatan bangsa Indonesia dipraktekan oleh kaum penjajah asing yang tujuannya agar kekayaan bangsa Indonesia dapat mereka kuasai.
"Oleh karena itu saya menghimbau kepada segenap komponen bangsa yang mencintai keutuhan NKRI agar terus meningkatkan kewaspadaan dan sikap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan demi mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila," demikian kata Basarah. (rmol.co/republika.co.id)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
