Soal Kenaikan Biaya STNK dan BPKB, Gerindra: Pemerintah Hanya Bisa Bebani Rakyat

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Anggota Fraksi Gerindra di Komisi III mempersoalkan kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain dilakukan tanpa konsultasi dengan dewan, kebijakan itu juga dinilai menyengsarakan masyarakat.

Anggota Komisi III Wenny Warouw mengaku kecewa dengan kebijakan itu. Menurutnya, pemerintah egois dan terkesan otoriter karena mengambil kebijakan tanpa ada komunikasi dengan DPR.

BACA JUGA:

”Seharusnya dibicarakan dulu dengan wakil rakyat, karena ini membebani rakyat,” ungkapnya kepada wartawan seperti dilansir JPNN.com.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat penambahan tarif pengurusan, pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Dengan aturan itu, kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan seperti STNK mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Wenny pun berjanji akan membahas masalah ini saat rapat kerja dengan Kapolri Tito Karnavian pekan depan, Senin (9/1). Sebab, banyak masyarakat yang keberatan dengan kenaikan tersebut.

”Kami di Komisi III DPR berkewajiban menyampaikan itu kepada Kapolri. Karena kebijakan itu terbilang menyengsarakan rakyat,” ujar anak buah Prabowo Subianto ini.

Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra lainnya, Muhammad Syafi’i juga menyampaikan hal yang serupa

Saking kesalnya, Syafi’i menyindir langkah pemerintah yang tak mampu menaikkan pendapatan negara, selain membebani rakyat.

”Pemerintahan Jokowi memang tidak akan bisa menciptakan pemasukan negara dari produk-produk barang, dari ekspor, dan lain-lain. Jadi peluang pemasukan negara dalam pemerintahan sekarang ini ya memang dengan cara membebani rakyat,” kata Syafi'i dikutip dari Tribunnews.com.

Syafi'i menyebutkan, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi mulai menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kemudian tarif dasar listrik.

Kini, pemerintah menaikkan lagi biaya pengurusan kendaraan bermotor. Di sisi lain, pemerintahan malah memangkas seluruh anggaran di kementerian dan lembaga.

”Mengurangi jumlah PNS, mengurangi tunjangan untuk TNI, ya itu. Jadi, pemerintah sekarang politik ekonominya adalah menambah beban masyarakat,” sindir Syafi'i.

Padahal, lanjut Syafi’i, fakta di lapangan, masyarakat sudah dibebani dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, lapangan pekerjaan semakin sulit. Dan sekarang menaikkan lagi pengurusan kendaraan bermotor.