Dispendik Pacitan Terus Desak DPPKA Cairkan TPP Guru

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terus mendesak agar hak tunjangan profesi pendidik (TPP) triwulan ke IV bagi guru bersertifikasi segera dituntaskan sebelum tutup tahun anggaran. Hal tersebut sangat beralasan, mengingat surat perintah membayar (SPM) atas hak para guru itu sudah sejak lama dilayangkan ke bendahara umum daerah (BUD).

Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Pacitan, Suseno mengatakan, SPM atas pembayaran TPP guru triwulan ke IV awalnya memang sempat ditolak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Alasannya tidak adanya alokasi anggaran. Namun hal tersebut tak membuat satuan kerja di bawah kendali Sakundoko itu ciut nyali. Sebab alokasi anggaran TPP guru sudah lama ditransfer pemerintah pusat.

"Alokasi anggarannya sudah ada sejak semester pertama lalu. Sehingga Dinas Pendidikan berkewajiban menyampaikan data bayar TPP, agar hak guru bisa terpenuhi," beber pejabat eselon IVB ini pada awak media.

Karena itu, SPM yang semula ditolak, akhirnya kembali dilayangkan ke BUD. Terlebih alasan penolakan itu hanya disampaikan secara lisan, tanpa disertai nota tertulis atas alasan penolakan SPM TPP guru. "Kami tetap bersikukuh SPM TPP guru bisa diproses penerbitan SP2D," tegas Seno.

Sementara itu Presidium KAHMI Pacitan, Moh Saptono Nugroho, juga meminta agar tidak ada permainan anggaran di balik proses pembayaran TPP guru. "Kalau ada pihak yang mengalihkan alokasi tersebut, itu jelas penyalahgunaan kewenangan," timpalnya secara terpisah.

"Jangan ada dalih anggaran guru dialihkan untuk pembiayaan kegiatan yang lebih prioritas. Sebab, alokasi anggaran TPP guru tak ubahnya seperti alokasi gaji pegawai yang jelas keperuntukannya. Seharusnya kegiatan berbasis profit yang mestinya mengalah. Mereka lebih baik 'berpuasa' dulu, dari pada harus mengambil alokasi anggaran untuk guru," tegas Saptono. (yun/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News