Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab saat menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. foto: ROMZA/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Jombang kembali menerima penghargaan. Sebelumnya, kota santri mendapat penghargaan Rakca Tahun 2016 karena pengelolaan keuangan yang baik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kali ini, Kabupaten Jombang menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat nasional tahun 2016 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Kemenkumham).
BACA JUGA:
- Perkuat Pembangunan, DPRD Jombang Bahas Raperda Jasa Konstruksi
- Tingkatkan Kualitas Infrastruktur, DPUPR Jombang Sertifikasi 60 Operator Alat Berat
- Lewat Program Balik Gratis 2026, Pemkab Jombang Berangkatkan 300 Warga ke Jakarta
- Pastikan Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Bapanas dan Pemkab Jombang Pantau Harga di Pasar Pon
Disaksikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, penghargaan tersebut diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab pada peringatan Hari HAM se-Dunia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/12).
“Keberhasilan Kabupaten Jombang menggapai prestasi tersebut karena terpenuhinya 5 hak yaitu penilaian terhadap hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak perempuan,” kata Wabup Mundjidah Wahab usai menerima Penghargaan tersebut.
Menurut Wabup, pencapaian prestasi ini tidak terlepas dari kinerja jajaran Pemkab Jombang serta para pihak terkait selama ini.
“Penghargaan ini tidak datang serta merta, ada kerja keras banyak pihak, selain jajaran eksekutif, peran lembaga legislatif daerah sangat besar, juga para pihak terkait lainnya,Terima kasih kepada semua yang telah mendukung,” tandasnya.
Tahun ini penganugerahan penghargaan itu diberikan kepada 10 gubernur, 228 bupati/wali kota dan 12 Kakanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia.
Penghargaan ini diberikan untuk memicu pemerintah kabupaten/kota agar mengimplementasikan beberapa hal di antaranya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan.
Selanjutnya, mendukung implementasi kebijakan three plus track (pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pekerjaan dan peduli lingkungan hidup) serta Pelaksanaan Millenium Development Goals (MGDs). (rom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




