Bupati Gresik, Sambari ketika menggelar mutasi pejabat pada masa pemerintahannya jilid I. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
Sementara sejumlah petinggi partai juga mulai angkat bicara setelah SQ diizinkan untuk menggulirkan mutasi pejabat. "Sudah waktunya (bupati) rotasi pejabat yang tidak bisa bekerja seperti harapan masyarakat," kata Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim.
Dia meminta SQ tidak membiasakan melakukan pembiaran pejabat yang tidak produktif. Sebab, menurutnya, hal itu bisa berdampak terhadap program/kegiatan yang telah dicanangkan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tidak bisa dijalankan dengan baik.
Nurhamim mengaku khawatir adanya pembiaran tersebut, karena para pejabat memegang kelemahan bupati dan wabup. Menurut dia, kelemahan Bupati-wabup yang diketahuinya di antaranya adalah memiliki tipikal kalau diekori (diikuti) terus tidak bisa berkutik. "Mereka tidak bisa bersikap tegas terhadap pejabat tersebut meskipun masyarakat tahu para pejabat itu tidak memiliki kualitas untuk menduduki suatu jabatan," kata Nurhamim.
Untuk itu, tambah Nurhamim, momentum rotasi pejabat ini akan dijadikan masyarakat sebagai penilaian kinerja pemerintahan SQ jilid II, semakin baik atau sebaliknya.
"Kalau SQ tidak mau dikatakan gagal, maka harus memiliki keberanian untuk merombak dan mengevaluasi kinerja pejabat-pejabat yang dianggap tidak produktif," terangnya. "Ya sudah waktunya SQ memberanikan diri jik aingin mendapatkan penilaian baik dari masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Djoko Sulistio Hadi usai dilantik menjadi Sekda Gresik pada Rabu (7/9), menyatakan pemerintahan SQ sudah bisa menggulirkan gerbong mutasi pejabat. Sebab, pemerintahannya sudah berjalan lebih dari enam bulan.
Namun, Djoko belum berani memastikan kapan mutasi pejabat dilakuan karena harus koordinasi terlebih dulu dengan SQ. (hud/ros/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
