Achmad Malikan, Ketua DPC LVRI Kabupaten Jombang menunjukkan surat Mendagri, Kamis (18/8). foto: ROMZA/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Para pejuang RI yang dikenal dengan sebutan veteran di Kabupaten Jombang ternyata tidak ada satu pun yang ikut pelaksanaan upacara peringatan hari Kemerdekaan RI Ke-71 di Alun-Alun setempat, Rabu (17/8) lalu. Langkah boikot yang dilakukan para veteran ini pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan upacara HUT RI di Kabupaten Jombang.
Tentu aksi boikot dengan tidak mengikuti upacara tersebut bukan tanpa alasan. Tindakan tersebut, ternyata puncak kekecewaan terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko.
Kekecewaan tersebut tak terbendung karena Nyono dianggap tidak mempedulikan keberadaan dan perjuangan para veteran. Bentuk kepedulian tersebut, setidaknya dalam bentuk pengayoman kesejahteraan untuk para veteran.
"Ini bentuk kekecewaan para veteran. Memilih tidak hadir saat upacara HUT RI kemarin. Seharusnya para veteran mendapat bantuan tali asih setiap tanggal 17 Agustus seperti di kota lain. Ternyata di Jombang hanya dua orang yang akan disantuni. Akhirnya, kami tidak mau menerimanya," kata Mayor Kavaleri, Purnawirawan Achmad Malikan, Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Legiun Veteran RI (LVRI), Kabupaten Jombang, Rabu (18/8) sore saat ditemui Bangsaonline di rumahnya.
Pria berusia 64 tahun itu menyatakan, selain tidak memberi bantuan tali asih dalam bentuk uang kepada para veteran, bupati Nyono juga tidak pernah menerima permohonan bantuan sosial (bansos) kepada para veteran. Padahal, sesuai Surat Mendagri Nomor. 220/506/SJ TANGGAL 17 FEBRUARI 2016 dinyatakan bahwa LVRI kedudukannya sama dengan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang juga berhak mendapat bansos.
"Kami tidak pernah diberikan bansos. Padahal untuk kegiatan para veteran. Ini sudah terjadi sejak tahun 2014," kata warga Jl Bali Kavling Al-Maliku No 01, Dusun Nggeneng, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Kota tersebut.
