Archandra Tahar ketika di Istana dan dimintai keterangan wartawan.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Berbagai spekulasi menyertai terdepaknya Archandra Tahar dari posisi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Salah satu spekulasi yang muncul menyebut status kewarganegaraan Archandra diungkap ke publik setelah pria berdarah Minang itu membahas kasus korupsi sektor ESDM dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini membuat para mafia migas kelabakan dan berusaha menyingkirkan Archandra dari kursi menteri.
Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo membantah ada kesepakatan khusus KPK dengan mantan Menteri ESDM pada saat kunjungan Archandra ke Gedung KPK, 8 Agustus lalu. Menurutnya kunjungan Archandra pada saat itu hanya sebagai kunjungan perkenalan untuk jabatan menteri yang baru diisi olehnya.
BACA JUGA:
"Bahwa beliau datang, saya melihatnya sebagai sebuah courtesy call. Jadi sebagai pejabat baru, sopan-santunnya bertemu dengan banyak pihak, menyatakan pengen akuntabel," katanya usai memimpin upacara peringatan HUT RI di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Adapun informasi yang tersebar kata Agus justru terkait adanya permintaan Archandra kepada KPK untuk mengusut mafia migas dan sejumlah kasus di KemenESDM. Ia juga membantah ada hal yang dilaporkan Archandra dalam pertemuan tersebut.
"Melaporkan sih tidak, seolah-olah sudah membawa dokumen," ujarnya.
Diketahui sebelumnya beredar informasi bahwa persoalan pencopotan Archandra sebagai menteri bukan hanya lantaran dwi kewarganegaraan, namun bermula dari kunjungan Archandra ke KPK.
Isu tersebut beredar di media sosial dan menjadi viral di mana disebutkan Archandra meminta KPK mengusut tuntas mafia yang ada di lingkungan KemenESDM.
Hal itu pun yang akhirnya membuat para petinggi partai politik geram. Masih disebutkan di informasi viral tersebut, yang kemudian akhirnya memunculkan polemik kewarganegaraan ganda Archandra dan berujung pemberhentian secara hormat oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus lalu.
Sementara itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Effendi Simbolon, menilai kasus kewarganegaraan ganda Archandra Tahar tak selesai pada pemberhentiannya sebagai Menteri ESDM. Kasus itu harus dianalisis lebih mendalam dan lebih dari sekadar pemberhentian.
Menurut politikus PDIP itu, secara politik dan hukum, Archandra memang tak lagi menjadi pejabat negara. Tetapi dia menengarai ada motif lain ketika orang berkewarganegaraan Amerika Serikat menjadi menteri, apalagi menteri sektor energi.
“(pemberhentian Archandra Tahar) tidak menghilangkan motif: ini disusupkan, tersusupkan, ada silent operation intelligent (operasi rahasia intelijen),” kata Effendi, Selasa (16/8) malam.
Dia mengaku dapat memaklumi andai Archandra berkewarganegaraan bukan Amerika Serikat, misalnya, India, Malaysia, Brunei Darussalam, atau negara lain. Amerika memiliki banyak kepentingan di Indonesia, terutama pada sektor energi. PT Freeport, perusahaan tambang emas asal Amerika, juga beroperasi di Indonesia.
“Ini persitiwa tidak bisa disederhanakan dengan hanya pemberhentian. Siapa pihak yang berkepentingan, apakah ada yang menyusupkan,” katanya.
Sebenarnya, kata Effendi, agak tampak pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dalam kasus Archandra. Namun belum terbuka sampai sekarang meski perlahan akan terungkap juga satu per satu. Ditambah itikad baik Presiden Joko Widodo untuk mengungkapnya. “Tinggal kemauan presiden kita aja.”
Politikus senior PDIP Tubagus Hasanuddin melihat ada upaya kelompok tertentu untuk menutupi status Archandra. Bahkan, Jokowi hanya manut ketika disorongkan nama untuk dijadikan menteri.
"Dia (Jokowi) sudah menjadi boneka kelompok tertentu yang disusupkan ke istana," kata Hasanuddin.
Dia curiga saat nama Archandra diajukan hanya sisi positif yang ditonjolkan. Archandra, pria asal Padang sempat menjabat sebagai Presiden Petroneering, di Houston, Texas, kariernya pun begitu mentereng di Amerika Serikat.
