PROTES: Warga Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin membeber poster saat demo terkait Pilkades di depan gedung DPRD Sidoarjo, Senin (11/7). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Sejumlah warga Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin dan warga Desa Medaeng Kecamatan Waru berunjuk rasa ke gedung DPRD Sidoarjo, Senin (11/7). Mereka ngeluruk gedung dewan untuk wadul terkait hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desanya masing-masing, pada Pilkades serentak 30 Mei 2016 lalu.
Meski sama-sama terkait Pilkades, tuntutan warga dua desa itu berbeda. Warga Desa Ketegan menolak penghitungan ulang dan meminta agar Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo yang memerintahkan penghitungan ulang, untuk dibatalkan.
BACA JUGA:
- Gara-Gara Kalah Pilkades, Mantan Kades Jemundo Sidoarjo Tutup Akses Jalan Desa
- Kapolresta Sidoarjo Ingatkan Pelanggaran Pilkades saat Cangkrukan Kamtibmas di Desa Pamotan
- Sinergitas TNI-Polri Siap Amankan Pilkades Serentak di Sidoarjo
- Jelang Pilkades Serentak, Kapolresta Sidoarjo Gelar Cangkrukan Kamtibmas di Wonoayu
Sedangkan warga Desa Medaeng, menuntut agar dilakukan penghitungan ulang karena menduga ada penggelembungan suara sehingga menguntungkan salah satu Calon Kades.
Choirul Anam, korlap aksi demo warga Desa Ketegan menyatakan, terbitnya SK Bupati Sidoarjo yang memerintahkan penghitungan ulang Pilkades Ketegan, karena salah satu calon yang kalah mengajukan penghitungan ulang dan disetujui Bupati Sidoarjo.
"Padahal, hasil pilkades di Desa Ketegan telah rampung bahkan sudah dinyatakan pemenangnya dan diresmikan panitia Pilkades,” kata Choirul Anam kepada wartawan, saat memimpin aksi demo di depan DPRD Sidoarjo.
Kata Anam, pihaknya khawatir jika dilakukan penghitungan ulang justru akan meresahkan kehidupan sosial di desa tersebut.
“Pilkades sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Adanya SK itu malah menjadi keresahan. Kami mengadu ke dewan agar memberi rekomendasi untuk pencabutan SK tersebut,” tandasnya.
Menurut Anam, SK Bupati Sidoarjo bernomor 188/782/404.1.3.2/2016 itu, tertanggal 30 Juni 2016 yang memerintahkan penghitungan ulang surat suara pilkades itu, baru diketahui warga sehari setelah Lebaran, yakni Kamis (7/7) lalu. "Makanya kita langsung demonstrasi hari ini untuk menuntut pembatalan SK," jlentreh Anam.
