Juana Sari ST, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo. foto: ist
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Sidoarjo diminta tegas menerapkan Perda Fasum dan Fasos yang mengatur kewajiban pengembang perumahan dan apartemen menyediakan lahan makam.
Komisi C DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab agar berani menolak pengajuan perizinan perumahan dan apartemen jika tidak dilengkapi berkas komitmen menyediakan lahan makam.
BACA JUGA:
- Java Residence Launching Marketing Gallery Sekaligus Akad Massal KPR
- Cari Keadilan, Pengembang Perumahan di Sidoarjo Ajukan PK
- Raup Rp3 M dari Jual Beli Rumah Fiktif, Pensiunan Pegawai Bank BUMN Ditangkap Polrestabes Surabaya
- Satu-satunya di Sidoarjo, Amartha Safira Hadirkan Rumah Bergaya Arsitektur Belanda
Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Juana Sari ST, dalam Perda Fasum Fasos sudah diatur kewajiban perumahan dan apartemen. Untuk itu dia minta agar saat mengurus izin, pengembang harus dilengkapi dengan penyediaan makam.
Demikian pula, jika penyediaan makam dikoordinir oleh Real Estate Indonesia (REI) harus transparan. Anggaran untuk penyediaan makam umum itu dihimpun dari pengusaha perumahan.
Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, jika melihat perkembangan perumahan di Sidoarjo cukup pesat. Sedangkan apabila pengembang tidak menyediakan lahan makam sendiri, tentunya akan ikut lahan makam yang disediakan oleh REI.
“Agar lebih jelas, kami minta setiap pengusaha mengurus izin perumahan diwajibkan melampirkan penyediaan makam. Jika ikut REI harus jelas berapa nominal yang harus dibayar,” tandasnya, Minggu (19/6).
