GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik kembali menggelar paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) fraksi terhadap Ranperda (rancangan peraturan daerah), tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016-2021.
Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid dan dihadiri Bupati Gresik Sambari Halim Radianto tersebut, isi Ranperda RPJMD banyak dikritisi. Fraksi PDIP misalnya. Melalui Jubirnya, Jumanto, FPDIP mempertanyakan program pendidikan gratis wajar (wajib belajar) 12 tahun yang kerap digembar-gemborkan Bupati, Sambari Halim Radianto saat kampanye pada Pilkada 2015, lalu.
BACA JUGA:
- Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Bupati dan Wabup Gresik Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Sopir Angkutan Umum
"Bagaimana dengan program sekolah gratis. Sekolah gratis jangan hanya wacana politis saja. Maka harus diperjelas. Untuk SD, SMP atau SMA di RPJMD 2016-2021, tidak jelas," cetus Jumanto.
Dia juga mengkritisi indikator capaian program yang masih lemah. Padahal, Bupati selama ini menggelorakan program Gresik lebih baik.
Sebagai contoh, program pendidikan yang tidak ada tarikan dan akan terus dilakukan perbaikan. Kenyataannya pungutan liar (pungli) masih marak. "Kami minta program harus ada target capaian yang jelas," pintanya.
FPDIP lanjut Jumanto, juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Gresik. "Padahal, pemerintah selama ini menggembar-gemborkan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Lalu capaiannya seperti apa," tanyanya.
Jumanto juga meminta agar pemerintah mengaktifkan lagi jam beroperasi truk pemuat galian. Sebab, saat ini truk-truk tersebut bebas berkeliaran sehingga bikin macet.
