Pasar Keputran. foto: jawa pos
“Paling yang beli orang sekitar sini, coba bersih ramai ini,” ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini menilai Pemkot Surabaya kurang serius merevitalisasi Pasar Keputran. Padahal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) selalu menyediakan anggaran untuk pemerintah daerah yang ingin merenovasi pasar. Seperi halnya pasar agung di Bali. Biaya renovasi pasar tersebut semuanya ditanggung pemerintah pusat.
“Pemkot sebenarnya tinggal ngomong, di pusat itu ada anggaran. Di Bali itu tidak pakai APBD, cuma Pemkot Surabaya kemlete. Anggaran full dari kementerian perdagangan,” jelasnya.
Pengurus UPTD Pasar Keputran, Kasi’an mengatakan, jumlah stan di lantai satu dan dua sebanyak 1600. Dari jumlah itu yang ditempati sampai sekarang sejumlah 1197, sebanyak 250 disegel karena tidak membayar iuran tiap bulannya.
Harga sewa stan, lanjutnya, di lantai satu dan dua tidak sama. Stan di lantai dua paling murah sekecil Rp 26 ribu per bulan. Sedangkan harga sewa stan per bulan di lantai satu dimulai dari harga Rp 54 ribu.
“Tergantung dari luasannya dan letaknya, kalau di lantai dua yang jelas lebih murah dari lantai satu,” ucapnya.
Pedagang pakaian bekas Mardi mengaku setiap bulan membayar sewa kepada Pemkot sebanyak Rp 145 ribu untuk lima stan. Dia berharap Pemkot Surabaya tidak asal membongkar stan. Sebab, bedak tersebut dibangun sendiri oleh pedagang.
“Kalau dibongkar mau pindah ke mana. Kalau sudah disediakan tempat lain ya ndak papa dibongkar,” ujarnya. (lan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
