Terlebih adanya revisi yang masih berupa draft tersebut, justru sudah diketahui oleh perusahaan yang berkepentingan. Khususnya, jasa provider.
"Saya menduga ada kompromi dalam draft tersebut. Ada apa ini? Begitu ditemukan pelanggaran ada upaya untuk merevisi menjadi Perwali Nomor 8 tahun 2016," ujar politisi sekaligus Sekertaris DPC PDIP Kota Surabaya.
Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, Irvan Widianto tetap tegas dalam menegakkan aturan tersebut.
"Kalau memang tidak mengantongi izin, ya kami tindak," katanya saat ditemui seusai rapat dengar pendapat dengan komisi A.
Irvan menambahkan, penegakkan aturan utilitas ini nantinya tidak sebatas pada penggalian kabel fiber optik. "Bahkan kami juga akan menertibkan keberadaan tower. Beberapa titik sudah disegel karena tidak berizin," ujar mantan Camat Rungkut ini. (lan/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
