Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menerima 15 perwakilan petugas dana desa yang melakukan demo di Istana Presiden. Foto: liputan6.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kisruh pendamping dana desa di Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ternyata sampai ke Istana Presiden. Ratusan petugas pendamping dana desa itu melakukan demo di depan Istana Merdeka karena kecewa terhadap kebijakan Menteri Desa Marwan Jafar.
"Telah terjadi praktik tata kelola yang tidak baik, di mana sebagian besar program dukungan bagi desa tetap menggunakan pola pendekatan proyek, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya pendamping yang dilakukan secara terpusat," kata Koordinator Aliansi Uun Untamiharja di Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 23 Maret 2016.
Perwakilan para pendemo itu akhirnya diterima Sekretaris Kabinet (Sekkab) Pramono Anung. Sekkab menerima belasan perwakilan demonstran yang menamakan diri Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat. Mereka diterima di Kantor Seskab di kompleks Sekretariat Negara.
Seperti dilansir viva.co.id, Uun Untamiharja usai ditemui Seskab Pramono mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan berbagai tuntutan. Sebab, dana desa yang digelontorkan puluhan triliun lewat APBN menurutnya justru dijadikan proyek.
Praktik tidak baik lanjut Uun adalah proses perekrutan posisi pendamping desa yang tidak transparan. Penentuan daftar panjang calon hingga menjadi daftar yang diseleksi seluruhnya ditentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Adanya pendamping yang tidak memenuhi persyaratan dasar seperti tahun kelulusan dan pendidikan, lulus seleksi," katanya.
