Gerindra: Stop Proyek Kereta Cepat! Pengamat: Investasi Model Kolonial

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Fraksi Partai Gerindra menyampaikan penolakannya atas proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek yang ditangani Tiongkok itu masih menyisakan sejumlah persoalan baik dari sisi perizinan atau pun kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya memang sudah mendapat penjelasan dari para menteri yang terkait dengan proyek itu. Namun, setelah proses berjalan, ada perbedaan penjelasan di antara para menteri dan bahkan ada hal yang ditutup-tutupi.

Salah satu hal yang terkesan ditutupi dari proyek kereta cepat itu adalah pendanaan. Muzani mengatakan, Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek itu murni bisnis yang tidak melibatkan pemerintah.

Namun, nyatanya ‎anggaran proyek itu harus mendapat jaminan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). "Bagaimana penjelasan yang mengatakan ini B to B (business to business, red) tidak membebani uang negara?" kata Muzani saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi Gerindra DPR, Kamis (4/1).

Menurut dia, proyek yang bakal menelan anggaran lebih dari Rp 70 triliun itu lebih baik dialihkan untuk investasi yang lebih produktif. Karenanya, anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu meminta pemerintah menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Gerindra ingin agar presiden tidak perlu malu walaupun sudah meletakkan batu pertama. Untuk selamatkan anggaran negara, hentikan proyek ini," tegasnya.

Sementara pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng ‎menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan bentuk investasi model kolonial. Menurutnya, proyek senilai lebih dari USD 5,5 miliar itu seolah menjadikan Indonesia sebagai provinsi bagian Tiongkok.

Menurut Salamuddin, proyek kereta cepat yang dikerjakan konsorsium BUMN itu justru untuk menyelamatkan bisnis industri kereta Tiongkok yang dililit utang. "Kontrak proyek kereta cepat yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia akan menjadi jualan perusahaan China untuk menumpuk utang baru dari pasar keuangan global," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/2).

‎Selain itu, katanya, proyek yang telah memasuki tahap groundbreaking tersebut menggunakan bahan baku, barang modal dan tenaga kerja dari Tiongkok. Karenanya Salamuddin menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggerakkan lagi industri Tiongkok karena industri bajanya yang tengah lumpuh bisa menggeliat lagi.

Persoalannya, kata Salamuddin, proyek kereta cepat itu akan membuat Indonesia terjerat utang jangka panjang dengan Tiongkok. Sebab, Tiongkok menggelontorkan dana USD 5,5 miliar untuk proyek itu sebagai pinjaman ke konsorsium BUMN sebesar dengan usia kelayakan proyek selama 40 tahun.