Presiden Jokowi saat meresmikan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Foto: tempo.co
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kritik dari berbagai elemen masyarakat soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) resah juga. Ia akhirnya meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, memberikan penjelasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung secara utuh kepada publik pada pekan ini.
Langkah Jokowi ini dilakukan karena munculnya pro kontra proyek kereta cepat pasca groundbreaking. Sebelum menjelaskan ke publik, Rini juga diminta menjelaskan persoalan kereta cepat di istana.
"Presiden meminta silang pendapat, pro dan kontra itu harus dijawab. Karena presiden mendengar kritik-kritik yang berkaitan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," ungkap Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Pandangan Jokowi sejauh ini, pro kontra tersebut dikarenakan informasi yang disampaikan tidak secara utuh sehingga banyak pihak salah memahani dan mengambil kesimpulan. "Menurut Presiden, ini karena informasinya tidak tersampaikan kepada publik secara utuh, gitu sehingga sepenggal-sepenggal. Itulah yang kemudian memperlebar persepsi masing-masing terhadap proyek Jakarta-Bandung," terangnya.
Apalagi cenderung ada perbedaan pada beberapa menteri seperti antara Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Di mana, kata Johan, perbedaan terjadi dari sisi penyampaian. "Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN misalnya. Itu karena tidak ada penjelasan yang sempurna. Karena itu, itu tadi, disampaikan dan dijelaskan secara jelas kepada publik," ujarnya.
Rini, lanjut Johan, diminta Presiden untuk memberi penjelasan secara utuh, terutama pada bagian penjaminan proyek.
"Bu Rini yang diminta menjelaskan pada publik secara sempurna, secara jelas, panjang lebar. Tapi itu sudah ada diminta bisa ditanya hal-hal yang seperti misalnya jaminan. Ternyata yang diminta KCIC itu bukan jaminan kalau bisnis itu rugi, saya setelah mendengar ya, tapi jaminan konsisten dalam regulasi. Ini umum terjadi di mana-mana," papar Johan.
Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo terburu-buru meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Wakil Ketua DPR itu mengaku cemas proyek kereta cepat bisa berakhir seperti mobil Esemka, yang dulu sempat populer diunggulkan Jokowi semasa masih menjadi Wali Kota Solo. Proyek mobil itu mangkrak setelah tak lolos uji emisi.
