Banyu Biru Djarot. Foto: republika.co.id
Seharusnya, lanjut Hasanuddin, seseorang yang direkrut jadi intel sebelum diberikan SK ditatar terlebih dahulu. Para agen-agen rahasia negara tersebut dilatih atau dikursus, diberi pengetahuan dasar soal intelijen, prosedur kerja termasuk juga kode etik intelijen.
Bukan malah mengumbar jati dirinya sebagai intelijen yang seharusnya menjadi rahasia. Setelah semuanya dilalui dengan baik, baru kemudian dilakukan penyumpahan dan terakhir baru diberi SK. "Inilah suramnya wajah intel kita, di saat bangsa ini sedang membutuhkan aparat intelijen yang tangguh, profesional dan berdedikasi tinggi dalam rangka menghadapi gerakan teroris yang semakin masif dan brutal," jelas Hasanuddin.
"Tapi kita malah disuguhi aparat intel yang kolokan, membuka identitas dirinya ke publik bahwa dia adalah agen intelijen. Dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu dapat membahayakan dirinya, dan telah melanggar kode etik serta sumpah intelijen," tambahnya.
Politikus PDIP itu sudah mendapatkan laporan bila komunitas intelijen menyesalkan kasus ini bisa terjadi. Komisi I menyarankan agar BIN betul-betul bisa menyusun dan memperkuat personel BIN agar mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi. "Isi BIN dengan aparat intelijen profesional, tangguh dan berdedikasi tinggi demi bangsa dan negara," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso membentuk Dewan Informasi Strategis & Kebijakan (DISK) BIN. Setiap anggota yang terpilih wajib merahasiakan pengangkatannya. Tetapi tidak dengan Banyu Biru Djarot. Putra politikus Eros Djarot itu malah mengunggah SK pengangkatannya sebagai anggota bidang politik DISK BIN di akun Path-nya yang beredar sejak Minggu (31/1).
Jelas ini membuat heboh sosial media. Sejumlah netizen mempertanyakan sikap Banyu yang mengunggah SK tersebut. Ada juga yang menyesalkan, pasalnya pekerjaan di lembaga telik sandi bersifat rahasia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
