foto: rusmiyanto/ BANGSAONLINE
(i) aspek penguatan kelembagaan, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerjasama antar daerah antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, BI dan BUMD Provinsi dan penyelarasan program kerjasama antar daerah ke dalam program kerja pemda.
(ii) aspek penguatan produksi, distribusi dan konektivitas, yaitu penguatan landasan regulasi yang mendasari penguatan fungsi BUMD sebagai lembaga buffer, dukungan alokasi anggaran dari APBD untuk penguatan infrastruktur BUMD dan peningkatan kerjasama Pemda dengan Perbankan dalam hal pembiayaan BUMD.
(iii) aspek Kajian & Informasi, dan Regulasi & Monitoring, yaitu penguatan landasan regulasi yang mendasari penguatan fungsi BUMD sebagai penyedia informasi data pasokan dan mendorong peningkatan infrastrukur dalam mendorong sistem informasi yang terintegrasi.
(iv) aspek Pengendalian Ekspektasi, yaitu meningkatkan sinergi dalam menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan strategis di masing-masing daerah.
Ke depan, implementasi program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan struktural yang menjadi kendala dalam pengendalian inflasi di Jawa Timur, yaitu masih lemahnya sistem kelembagaan di sektor pertanian yang berdampak pada tata niaga pangan yang tidak efektif dan efisien.
Sedangkan untuk evaluasi perkembangan inflasi sampai dengan November 2015, tercatat sebesar 4,65% (yoy) dan 2,22% (ytd). Artinya, secara keseluruhan inflasi di tahun 2015 relatif terkendali seiring minimnya kebijakan pemerintah yang mendorong kenaikan harga dan terkendalinya harga komoditas pangan ditengah risiko anomali iklim El Nino. (yan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
