Hadiri Rakorpusda BI 2024, Pj Gubernur Jatim Gagas Skema Program Korporasi Petani

MALANG, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, secara khusus hadir dalam rapat koordinasi pusat dan daerah (Rakorpusda) Bank Indonesia dalam rangka pengendalian inflasi wilayah Jawa Tahun 2024 di Malang, Selasa (27/2/2024).

Dalam kesempatan ini, secara khusus ia menyampaikan akan berfokus pada pengendalian inflasi pangan. Ini penting, karena beberapa komoditi pangan menyumbang angka inflasi di Jawa Timur. Komoditi tersebut diantaranya beras, aneka jenis cabai dan bawang.

Untuk itu, Adhy menyampaikan gagasannya terkait skema program korporasi petani. Yang mana program ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani sekaligus sebagai alternatif solusi mengendalikan inflasi utamanya inflasi pangan di Jawa Timur.

"Terobosan ini sebetulnya sudah dilakukan sejak semester lalu untuk konsep programnya. Saat ini, pelatihannya sudah berjalan di Jombang dengan 10 gapoktan menggunakan koperasi petani dan nelayan dengan model koperasi multi pihak baik petani pemilik rice mill, kemudian kepala desa dan beberapa komponen lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, skema korporasi petani yang dijalankan melibatkan fasilitasi pembiayaan, dengan keterlibatan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia yang merupakan BUMN serta Bank UMKM Jatim. Korporasi petani juga mengelola secara profesional dari sisi hulu dengan hasil produksi utama beras dan residu bernilai ekonomi tinggi.

"Sampai dengan dibantu dengan bukan hanya berasnya, tetapi juga residu dari beras, ada biogas, ada pelet sekam, dan PLTBm," tuturnya.

Selain itu, Koperasi Produsen Multi Pihak mayoritas juga milik Petani, manajemen korporasi, industri penggilingan beras, investor serta pemasaran terhubung dengan BUMD dan Kepala Desa. Karena mayoritas milik petani, sehingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi nilai tambah bagi kesejahteraan petani.

Adhy menambahkan, juga dijalankan korporasi pemasaran, dengan menggunakan merek kolektif atau communal branding “Jatim Cettar”. Sementara harga pasar dibentuk dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh korporasi petani dan akan menjadi acuan penjualan untuk korporasi pemasaran.

"Intinya adalah kita akan menutup dua masalah dengan strategi korporasi petani yang pertama adalah ketersediaan pangan, lumbung pangan atau pengendalian bahan pangan untuk mencegah kelangkaan, yang kedua adalah pengendalian inflasi dari bawah," terangnya

"Kami ingin ini piloting TPID, BI kemarin sudah merilis, ibu Gubernur yang lama juga sudah menyampaikan bagaimana korporasi petani, ini penting, salah satu jalan adalah kita harus memperkuat di bagian bawah, petani harus bisa menentukan kemana harus dijual, kapan menjual, berapa yang harus dijual untuk menjadi cadangan pangan di bawah," lanjutnya.

Lebih jauh dikatakannya, pengendalian inflasi menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan harga dan perubahan garis kemiskinan. pembangunan daerah akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu, ketika inflasi dikendalikan maka peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga barang, khususnya komoditi pangan. Karena sektor komoditi makanan berkontribusi sebesar 75,8% pembentuk garis kemiskinan Jatim," urainya.

Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 produksi beras Jatim mencapai 5,5 juta ton setara 32,2% produksi beras di Pulau Jawa, dan produksi jagung mencapai 4,5 juta ton atau sekitar 60,9% produksi jagung pulau jawa. Namun demikian komoditas pangan terutama beras menjadi penyumbang inflasi yang dominan. Yang sayangnya, kenaikan harga beras tersebut tidak serta merta dapat dinikmati oleh para petani dan menaikkan derajat kesejahteraan mereka.

"Berdasarkan data BPS, peningkatan harga gabah terjadi saat produksi gabah tidak pada masa puncak produksi. Bahkan, saat panen raya (maret-april) justru terjadi penurunan harga jual gabah," terangnya.

Selain itu, ada pula dilema yang harus dihadapi dalam pengendalian inflasi di Jatim. Diantaranya Jatim merupakan provinsi dengan 11 kota indeks harga konsumen (IHK) terbanyak di pulau jawa, Jatim merupakan salah satu lumbung pangan nusantara yang produksi komoditi pangannya untuk memenuhi kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia.

Kemudian, Jawa timur juga merupakan salah satu penghasil industri rokok terbesar dimana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) memberikan tekanan harga di Jatim.