Ganjar Pranowo
"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujarnya.
Ia menilai pertanyaan mengenai afiliasi politik seseorang sering kali tidak bertujuan mencari kebenaran, melainkan untuk mendelegitimasi kritik yang disampaikan.
"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi dapat bergeser menjadi politik loyalitas apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok pendukung pemerintah. Padahal, setiap warga negara memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tuturnya.
"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
