Kantor DPRKP Pamekasan
PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com -Kepastian jumlah penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026 di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih belum ditetapkan. Program yang berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) itu masih menunggu finalisasi pembahasan anggaran daerah.
Staf Bidang Perumahan DPRKP Pamekasan, Dwi Budayana Eka Dewantara, mengatakan penentuan kuota RTLH masih dalam tahap pembahasan internal dan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Besar kecilnya kuota penerima akan menyesuaikan dengan alokasi anggaran dalam APBD 2026.
“Kalau kuotanya kecil, berarti anggarannya kecil. Kalau kuotanya besar, tentu anggarannya juga harus besar. Semua kembali pada kemampuan keuangan daerah,” ujar Dwi, Jumat (6/2/2026).
Meski belum ditetapkan secara resmi, DPRKP memprediksi jumlah penerima RTLH tahun ini akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu dipengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang dinilai belum sepenuhnya pulih.
Sebagai perbandingan, pada 2025 lalu kuota RTLH di Pamekasan mencapai 47 unit. Awalnya, program tersebut hanya dialokasikan untuk 38 unit, namun melalui pergeseran anggaran internal, kuota berhasil ditambah sembilan unit.
“Kondisi keuangan Pemkab kita masih belum normal. Besar kemungkinan jumlah kuota RTLH tahun ini akan lebih sedikit dari tahun lalu,” tambahnya.
Di tengah potensi penurunan kuota, DPRKP justru mengusulkan kenaikan anggaran bantuan per unit RTLH pada 2026. Jika sebelumnya sebesar Rp17,5 juta per unit, kini diusulkan meningkat menjadi Rp25 juta per unit.
Menurut Dwi, usulan tersebut didasarkan pada kenaikan harga bahan bangunan yang berdampak pada kualitas pembangunan rumah.
“Kami sudah membahas rencana penambahan nominal ini bersama DPRD. Harapannya, dengan anggaran yang lebih memadai, kualitas rumah yang dibangun bisa lebih layak dan tahan lama,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Pamekasan, Armidin, menegaskan pihaknya mendorong agar kuota RTLH tidak berkurang, mengingat masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Kami sudah mengusulkan ribuan kuota RTLH berdasarkan data yang ada di DPRKP. Kebutuhan masyarakat sangat besar dan ini tidak bisa diabaikan,” tegas Armidin.
Ia menilai rencana kenaikan anggaran per unit merupakan langkah yang tepat, mengingat harga material bangunan terus meningkat.
Penyesuaian anggaran dinilai penting agar program RTLH benar-benar menghasilkan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat.
“Dengan harga material yang terus naik, anggaran lama jelas tidak realistis. Penyesuaian ini penting agar kualitas bangunan RTLH benar-benar layak,” ujarnya.
Armidin berharap kondisi keuangan daerah segera membaik sehingga peningkatan anggaran dan kuota RTLH dapat direalisasikan secara optimal.
“Semoga kemampuan keuangan daerah segera pulih, sehingga program RTLH bisa berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (bel/dim/van)
