Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto bersama para anggota dewan saat melakukan koordinasi langsung dengan BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, Pemkab Pamekasan melakukan pembenahan internal melalui validasi dan verifikasi data peserta BPJS. Sejumlah temuan menunjukkan masih banyak data peserta yang sudah meninggal dunia namun tetap tercatat aktif, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran.
“Anggaran kita terbatas. Karena itu, setiap rupiah harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang berhak,” kata Sukriyanto.
Langkah cepat eksekutif ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Pamekasan. Ismail menegaskan, legislatif siap berdiri di barisan terdepan mengawal hak kesehatan rakyat.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. DPRD tidak akan tinggal diam ketika hak rakyat terancam. Kami siap mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ucapnya.
Menurut dia, kunci menyelamatkan jaminan kesehatan warga terletak pada koordinasi lintas pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.
“Ini bukan kerja satu lembaga. Eksekutif dan legislatif harus bergerak bersama demi masa depan kesehatan masyarakat Pamekasan,” pungkasnya. (dim/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
