Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto bersama para anggota dewan saat melakukan koordinasi langsung dengan BPJS Kesehatan.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Ancaman terhentinya jaminan kesehatan bagi puluhan ribu warga di Bumi Gerbang Salam mendorong langkah cepat pemerintah daerah setempat. Tak ingin hak dasar masyarakat tergerus keterbatasan anggaran, Pemkab Pamekasan memilih jemput bola dengan mendatangi langsung BPJS Kesehatan pusat.
Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, bersama Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail, dan anggota Komisi V DPRD Pamekasan, Rosyid Fansori, melakukan koordinasi strategis dengan BPJS Kesehatan pusat pada Rabu (17/12/2025). Langkah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menyerah pada persoalan fiskal yang membelit.
Kunjungan itu dilatarbelakangi kabar mengkhawatirkan, yakni lebih dari 86 ribu warga Pamekasan berpotensi kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) pada 2026. Beban iuran yang semakin berat membuat kemampuan fiskal daerah berada di titik kritis.
Sukriyanto menegaskan, kesehatan bukan sekadar angka dalam neraca APBD, melainkan hak hidup masyarakat yang wajib diperjuangkan.
“Kami tidak ingin ada warga Pamekasan yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah akan terus berjuang, berkoordinasi, dan mencari solusi hingga ke pusat,” ujarnya.
Selain ke pusat, Pemkab Pamekasan juga membuka komunikasi intensif dengan Pemprov Jatim. Targetnya adalah menghapus status nonprioritas dalam program Universal Health Coverage (UHC) agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
