Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 BPS Tuban
TUBAN,BANGSAONLINE.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi dan koordinasi persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada Jumat, (12/12 2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan sensus yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.
BPS memperkirakan kebutuhan sekitar 1.000 petugas lapangan. Jumlah tersebut menyesuaikan ketebalan dan jumlah kuesioner yang saat ini masih dalam tahap finalisasi metodologi.
Pada pelaksanaan SE 2026 yang berlangsung selama Mei, Juni, dan Juli, BPS Tuban menargetkan pendataan terhadap 120 ribu unit usaha.
Kepala BPS Tuban, Andhie Surya Mustari, menyampaikan capaian persiapan sensus sudah mendekati target serta mendapat dukungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, dan industri.
“Harapannya, seluruh pihak juga bisa turut menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat agar pemahaman mengenai pentingnya pendataan ini semakin luas,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, baik di tingkat Kabupaten Tuban maupun nasional.
Pendataan mencakup berbagai sektor, seperti jasa usaha, jasa produksi, konstruksi, pertambangan, hingga industri.
Andhie juga menekankan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
"Kami ingin menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan untuk keperluan perpajakan. Ini murni untuk memperoleh gambaran utuh kondisi usaha dan perekonomian daerah,” jelasnya.
Sebagai informasi, hasil Sensus Ekonomi 2016 di Kabupaten Tuban menunjukkan sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar struktur usaha dengan 50,41 persen, disusul akomodasi serta makan dan minum sebesar 18,81 persen, dan industri 11,58 persen.
Adapun sektor dengan kontribusi paling kecil adalah jasa keuangan dan asuransi yang hanya 0,40 persen.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk menyukseskan sensus.
Ia menyebut data yang dikumpulkan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta membaca kondisi perekonomian masyarakat.
“Kami mohon kepada seluruh OPD, mulai dari Disnakerin, DKP2P, Disbudporapar, Diakopumdag, Bapperida, hingga industri swasta maupun BUMN, bisa memberikan data yang benar kepada petugas. Kerahasiaan data kami jamin, karena seluruh petugas juga akan menandatangani pakta integritas,” tegasnya. (coi/van)
