H. Imam Utomo, Drs. H. Rasiyo, Ir. Fatah Yasin, CEO RS Pura Raharja yang juga pendiri Perkumpulan Abdi Negara, M. Ishaq Jayabrata bersama manajemen RS Pura Raharja. Foto: Ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Manajemen Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal meski tengah menghadapi konflik internal dengan Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur.
Rumah sakit yang berdiri sejak 1970-an ini mendapat dukungan penuh dari sejumlah tokoh, termasuk mantan Gubernur Jawa Timur dua periode, Mayjen (Purn) H. Imam Utomo.
Tiga kuasa hukum RS Pura Raharja, yakni Abdul Mubarok, Gaguk, dan Turmuji, menerima pesan khusus dari Imam Utomo agar menjaga situasi kondusif dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Pak Imam Utomo, selaku penasehat telah mewanti-wanti kepada kami bertiga, kuasa hukum serta manajemen untuk tetap operasional dan melayani masyarakat dengan baik. Pesan ini akan kami jaga dan upayakan maksimal, maturnuwun sanget kagem Pak Imam Utomo atas waktu, pikiran dan tenaganya tetap bersama manajemen RS Puri Raharja," kata Abdul Mubarok dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Sebelumnya, RS Pura Raharja sempat didemo puluhan anggota Korpri Pemprov Jatim yang mengklaim memiliki aset dan pengelolaan RS Ibu dan Anak Pura Raharja.
Kehadiran Imam Utomo bersama sejumlah tokoh lain seperti Drs. H. Rasiyo, Ir. Fatah Yasin, dan CEO RS Pura Raharja sekaligus pendiri Perkumpulan Abdi Negara, M. Ishaq Jayabrata, memberi semangat bagi manajemen untuk terus melayani masyarakat.
"Pak Imam telah berpesan bahwa dirinya akan membersamai manajemen dalam prahara konflik yang terjadi hingga menemukan titik temu dan way out khususnya berharap bisa ditempuh dengan cara duduk bersama serta bermusyawarah," ucap Mubarok.
Tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa berbagai somasi yang diterima, termasuk yang ditujukan kepada Imam Utomo, telah dijawab melalui jalur korespondensi dengan harapan tercapainya mediasi.
"Pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kami menghindari berkonflik dan memilih untuk musyawarah agar tidak mengganggu pelayanan. Karena pertaruhannya terlalu besar, yakni pelayanan kesehatan pada masyarakat," urai Mubarok.
Ia menekankan, konflik internal jika ditanggapi dengan kekerasan akan menimbulkan kegaduhan yang berdampak pada pasien. Saat ini, lebih dari 50 persen pasien RS Pura Raharja adalah peserta BPJS, disertai pasien eksekutif.
“Saya khawatir pasien-pasien eksekutif ini lari jika RS Pura Raharja terus-terusan gaduh. Apalagi ratusan karyawan RS bisa terancam PHK massal kalau masalah berlarut-larut,” ucapnya.
Mubarok berharap konflik dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Namun, ia menegaskan siap menghadapi jalur hukum jika langkah tersebut tetap dipilih.
"Upaya untuk bertemu dan musyawarah selalu kami selipkan dalam menjawab beberapa kali surat somasi yang manajemen terima termasuk somasi yang diterima untuk Pak Imam Utomo. Jawaban kami telah diberikan dan selalu membuka ruang untuk forum dialog," pungkasnya. (mdr/mar)
