Rony Yusianto, Kepala Diskominfo Kota Kediri (tengah) bersama narasumber dan peserta rapat.
Dalam pelatihan ini, lanjut Rony, peserta dibekali pemahaman tentang manajemen berbasis risiko serta urgensinya yang dapat berdampak pada gangguan layanan publik, kebocoran data, ancaman keamanan siber, ketidakpercayaan publik, dll.
Di samping itu, peserta diberikan pemahaman tentang tantangan utama mengelola media sosial pemerintah agar setiap langkah pengelolaan memiliki pertimbangan risiko yang matang.
Dengan demikian, dapat meminimalisir kesalahan dan keamanan informasi dapat lebih terjamin.
“Saya berharap teman-teman juga menyampaikan pertanyaan dan feedback yang cukup, sehingga Kota Kediri secara risiko dari apa yang kita kerjakan, baik aplikasi maupun dari medsos yang kita gunakan, ini bisa diminimalisir,” terangnya.
Menurut Rony, ke depan, kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen pedoman manajemen risiko yang terstandar, sebagai acuan resmi bagi seluruh OPD di Kota Kediri.
Pedoman tersebut diharapkan menciptakan keseragaman serta memberikan dasar yang kuat bagi penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan aplikasi dan media sosial pemerintah daerah.
“Kami ingin mewujudkan SPBE yang terstruktur dan terstandar sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, efisien, dan berkualitas,” tandasnya. (uji/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
