Ketua Bapperida Situbondo, Sugiyono.
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan positif, semakin mendekatkan daerah ini ke kategori IPM tinggi.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencatat IPM Situbondo pada tahun 2025 mencapai angka 71,87. Capaian ini melanjutkan kenaikan signifikan dari angka 70,65 pada tahun 2023. Kategori IPM tinggi berada pada rentang 70 hingga 80.
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Situbondo, Sugiyono, mengungkapkan bahwa peningkatan yang konsisten ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta buah dari implementasi program-program strategis Pemkab Situbondo.
BACA JUGA:
“Berarti kinerja pemerintahan daerah, baik eksekutif dan legislatif ada hasil yang lebih baik, dan program-program afirmasi kepala daerah berjalan efektif,” ujar Sugiyono kepada Bangsaonline, Jumat (7/11/2026).
Sugiyono menyampaikan bahwa kenaikan IPM ini didukung oleh peningkatan di semua unsur penyusunnya, di antaranya harapan hidup sehat yang sebelumnya 73,36 di tahun 2024, kini naik menjadi 73,54; harapan lama sekolah (HLS) yang sebelumnya 13,21 di tahun 2023, kini menjadi 13,2; rata-rata lama sekolah (RLS) 6,93 di tahun 2024, kini naik 7,03; pengeluaran per kapita (ekonomi) yang sebelumnya 11.216 naik 11.713.
“Konklusif, semua unsur-unsur penyusun IPM naik,” terangnya.
Ia menambahkan, program-program intervensi yang terangkum dalam program prioritas Situbondo, seperti program Berantas dan Forsa UMKM, turut menjadi faktor efektif dalam mendongkrak kenaikan ini.
“Memang sudah tepat dan on the track,” ungkapnya.
Sugiyono berharap, kenaikan IPM ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga Situbondo dapat menyamai IPM Provinsi Jatim dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, ia menekankan perlunya strategi yang lebih luas.
“Program-program afirmasi sudah jelas masuk RPJMD. Kita tingkatkan indikator kinerja kepala daerah tidak hanya bertumpu pada growth government spending (belanja yang dilakukan pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi daerah), maka perlu hilirisasi, penguatan investasi, dan meningkatkan inovasi,” pungkasnya. (sbi/msn)
