Buruh ketika aksi di halaman gedung DPRD Gresik. foto: syuhud/BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan buruh kembali melakukan aksi turun jalan, Senin (26/10). Mereka demo di kantor DPRD Gresik. Kali ini, mereka menuntut upah layak tahun 2016 sebesar Rp 4 juta dan tunjangan untuk cicilan rumah.
Dalam aksinya, pendemo menolak kebijakan ekonomi pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Jokowi-JK terkait rancangan peraturan pemerintah (RPP), tentang pengupahan buruh. Sebab, RPP tersebut dianggap lebih berpihak pada kepentingan pemodal dan menyengsarakan kaum buruh.
Selama aksi di gedung DPRD, para pendemo membentangkan spanduk dan poster berukuran besar. Mereka juga lakukan aksi blokade jalan Raya KH Wachid Hasyim, tepatnya depan gedung DPRD Gresik yang hanya dijaga beberapa personil polisi. Akibat aksi mereka, arus lalu lintas menuju Pelabuhan Gresik terhambat.
Menurut Agus Ahmad, korlap aksi, demo kali ini sama seperti demo sebelumnya. Buruh menuntut agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Gresik tahun 2016 dinaikkan dari Rp 2.707.500 menjadi Rp 4 juta. Buruh menolak rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengupahan, karena dianggap hanya berpihak kepada para pemodal. "RPP itu makin menyengsarakan buruh," cetusnya.
Ditegaskan Agus, RPP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013, yang menyatakan jika buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak. "RPP ini sangat tidak adil bagi kaum buruh," pungkasnya. (hud/rev)
