Wabup Gresik, Asluchul Alif (kiri) saat menemui rombongan Komisi IX DPR RI. FOTO: ist.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Zainul Arifin, menambahkan, pada tahun ini terdapat lima pengaduan terkait penerapan UMK.
Semuanya berhasil diselesaikan secara dialogis melalui metode khas Gresik yakni 'duduk dan minum kopi bersama' bersama para pihak terkait.
"Kami memfasilitasi pertemuan rutin Dewan Pengupahan setiap bulan, yang juga sering dihadiri Forkopimda. Forum ini menjadi wadah diskusi terbuka," jelasnya.
Sebagai bentuk respons cepat terhadap persoalan ketenagakerjaan, tambah Zainul, Pemkab Gresik juga memiliki Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertugas menangani kondisi darurat pekerja, termasuk pencegahan konflik dan koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Gresik.
"Kami melihat pola kemitraan dan komunikasi yang baik antara pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha. Praktik seperti ini dapat menjadi contoh daerah lain untuk menjaga iklim usaha dan kesejahteraan pekerja," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris peserta sebagai wujud nyata perlindungan kepada pekerja.
Penyerahan ini menunjukkan sinergi yang erat antara pemerintah, DPR RI, pelaku usaha, serikat pekerja, dan lembaga jaminan sosial. (hud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
