Wakil Bupati Gresik saat menghadiri rapat koordinasi penyaluran BLT DBHCHT. Foto: Ist
Dalam penyalurannya, Pemkab Gresik menggandeng PT Pos Indonesia untuk memastikan proses distribusi BLT berlangsung transparan dan akuntabel.
Alif juga menginstruksikan kepada seluruh kasi kesra di kecamatan agar segera berkoordinasi dengan aparat desa guna memverifikasi sekitar 13.000 warga. Mereka diketahui dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS oleh pemerintah pusat karena tidak tercantum dalam data kemiskinan.
"Segera lakukan verifikasi. Setelah itu, masukkan data mereka ke dalam data kemiskinan agar bisa kita ajukan reaktivasi BPJS-nya," pintanya.
Wabup menyatakan bahwa seluruh program intervensi sosial di Kota Pudak akan mengacu pada satu basis data kemiskinan yang terintegrasi.
"Mulai dari bantuan langsung, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan lainnya. Semuanya akan berbasis pada data kemiskinan. Saya minta jangan ada politik suka atau tidak suka dalam pengelolaan data ini," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
