SUMENEP (bangsaonline) – Rehabilitasi Pekerja Seks Komirsial (PSK) Sumenep ke tempat rehabilitasi di daerah lain dinilai tidak optimal, bahkan terkesan hanya buang-buang anggaran saja. ”Rehabilitasi PSK ke Kediri itu masih kurang efektif dan hanya menghabiskan uang pemerintah saja,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep Abd Madjid (20/4/2014).
"Pengiriman PSK pada awal tahun 2014 ke Mojokerto untuk menjalani rehabilitas dari Pemkab Sumenep sekitar 6 orang. Dua di antaranya penduduk asal Sumenep, sisanya warga luar daerah. Tapi, untuk biaya keenam PDK itu ditanggung oleh Pemerintah Sumenep,” tambahnya.
BACA JUGA:
- Harga Garam di Gili Raja Sumenep Turun Saat Musim Produksi Mulai Ramai
- 1.356 CJH Sumenep Berangkat ke Tanah Suci, Wabup Ingatkan Cuaca Ekstrem di Makkah
- YBM PLN Salurkan Bantuan Ternak Kambing untuk Buruh Serabutan di Sumenep
- Sambut Musim Tanam Tembakau, Petani Sumenep Mulai Semai Bibit, Harga Capai Rp50 Ribu per Ikat
Madjid mengungkapkan, PSK menjalani proses rehabilitasi selama tiga bulan, dengan diberi berbagai keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Setelah mereka dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing dengan dibekali modal dan peralatan sesuai dengan ilmu yang didapat.
"Ketika selesai menjalani rehabilitasi, ternyata para PSK masih belum bisa mengembangkan keterampilan yang didapatnya. Ini kan merugikan Pemkab Sumenep, karena tidak bisa memetik hasilnya," jelas Madjid.
Faktor utamanya, lanjut dia, adalah terkendala segi permodalan. Sebab bantuan yang telah diberikan pemerintah dinilai kurang optimal. "Butuh modal besar untuk mengembamgkan suatu keterampilan dan waktunya lama,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
