SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Meski sudah satu tahun tak menerima gaji, Sani, petugas kebersihan di Rumah Susun (Rusun) Ngelom, Kecamatan Taman tetap menjalankan tugasnya mengangkut sampah warga.
Sejak April 2024, ia dan tiga rekannya belum menerima upah yang seharusnya dibayarkan Rp 500 ribu per bulan. Akibat tidak menerima upah, ia harus mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Saya terakhir terima gaji Maret 2024. Setelah itu enggak dibayar sama sekali, padahal saya tetap kerja seperti biasa. Saya ambil sampah di blok A dan C, tiga hari sekali,” ujar Sani, Selasa (13/5/2025).
Ia mengaku telah bekerja sebagai petugas kebersihan di Rusun Ngelom sejak 2023. Awalnya ia hanya menerima Rp 250 ribu per bulan, sebelum kemudian dinaikkan menjadi Rp 500 ribu.
Meski tak dibayar, ia tetap membayar iuran sampah bulanan sebesar Rp 20 ribu.
Menurutnya, pengelola rusun selalu berdalih bahwa dana gaji digunakan untuk menutupi tunggakan listrik dan PDAM.
"Katanya uangnya dipakai buat bayar listrik dan air. Tapi kan kami kerja, ya harusnya tetap digaji. Katanya gaji saya dibayar dari Dinas Perkim, tapi saya enggak tahu pasti,” kata kakek 63 tahun itu.
Hal senada disampaikan Ketua Paguyuban Rusun Ngelom, Imam Syafii.
Ia mengaku telah beberapa kali mengadukan persoalan ini, bahkan sempat mengangkatnya ke media.
“Saya sudah sampaikan ke pengelola, juga sempat naik ke media, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kasihan petugas kebersihan, mereka tetap kerja tapi enggak digaji,” ujarnya.
Setelah dilakukan koordinasi, ia hanya menerima informasi bahwa adanya pembaruan sistem, namun sudah setahun lamanya tetap tidak ada kejelasan.
“saya juga pernah usul agar pengelolaan sampah diserahkan ke warga saja, dipilah antara sampah kering dan basah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Sidoarjo, Bachruni Aryawan, menegaskan bahwa pembayaran gaji petugas kebersihan sampah di Rusun Ngelom bukan tanggung jawab dinas.
“Bukan dari dinas, karena memang tidak ada anggarannya untuk itu. Kalau memang ada anggarannya, pasti kami bayarkan. Itu dampaknya dari internal pengelolaan rusun sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta untuk melakukan koordinasi dengan Kepala UPT Rusunawa, pasalnya mereka adalah pengelola gaji para petugas kebersihan sampah.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Kepala UPT Rusunawa, Kurniawan, belum memberikan keterangan resmi terkait masalah tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum membuahkan hasil. (cat/van)
