Pos Hibah dan Pengadaan Disorot KPK, Bupati Gresik Kumpulkan Pejabat

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengumpulkan pejabat di ruang Mandala Bhakti Praja, kantor Pemkab Gresik, Jumat (2/5/2025).

Langkah Bupati ini sebagai tindak lanjut atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap postur APBD Gresik sebesar Rp3,86 miliar, khususnya di pos belanja hibah dan pengadaan.

BACA JUGA:

Pejabat yang dikumpulkan adalah, pejabat struktural eselon II dan III, Direktur BUMD, Kasubag Kepegawaian, fungsional ahli madya pada DPMPTSP, dan fungsional perencana ahli madya.

“Iya, kemarin pejabat dikumpulkan Pak Bupati pasca beliaunya lakukan audiensi dengan KPK," ujar salah satu pejabat Pemkab Gresik yang tidak mau disebutkan namanya, Sabtu (3/5/2025).

Menurut pejabat tersebut, dalam pertemuan ini, baik bupati, wabup, dan sekda memberikan arahan kepada para pejabat agar tetap fokus bekerja.

"Kami diminta tetap fokus untuk bekerja sesuai tugas, fungsi, dan jaga kekompakan agar kinerja pemerintahan Kabupaten Gresik ke depan akan lebih baik," tandasnya.

Dikutip dari website KPK.go.id, yang mempublikasikan informasi kegiatan publikasi data layanan, KPK mengumumkan hasil audiensi dengan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, beserta jajaran soal postur APBD Gresik pada 28 April 2025, di gedung KPK di Jakarta.

Dalam audiensi itu, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik tahun 2025, yang menyentuh di angka Rp3,86 triliun.

KPK menyoroti optimalisasi postur APBD Gresik pada pos pengadaan dan belanja hibah

Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, mengatakan perlunya penataan kembali alokasi anggaran, khususnya pada pos pengadaan dan belanja hibah. Menurut Ely, keduanya menjadi titik rawan kebocoran APBD jika tidak dikelola secara optimal.

"APBD Kabupaten Gresik Rp3,86 triliun dengan pendapatan daerah Rp3,84 triliun dan pembiayaan mencapai Rp17 miliar. Selain itu, belanja hibah sampai dengan Rp298 miliar atau sebesar 7,78% dari anggaran. Bahkan, bantuan sosial (bansos) tercatat hingga Rp13 miliar,” paparnya di Gedung KPK Jakarta.

Ely mengingatkan, bahwa besarnya alokasi pada belanja hibah, bansos, maupun pengadaan langsung dari tahun ke tahun dapat menjadi area yang rawan penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik. Karena itu, KPK mendorong Pemerintah Gresik untuk terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Melalui kegiatan koordinasi dan supervisi ini, KPK menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD. Optimalisasi struktur anggaran menjadi kunci agar belanja daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024, nilai Gresik berada pada skor 92. Meski demikian, penguatan tata kelola keuangan daerah perlu ditingkatkan. Dengan demikian, Gresik diharapkan menjadi pemerintah daerah yang clean and clear, mengedepankan aspek good governance.

"Titik rawan terdapat dari internal maupun luar sistem. Dugaan terbesarnya terjadi kesepakatan untuk pengajuan pengadaan dalam sistem e-purchasing. Sehingga harus benar-benar diawasi keberlangsungannya. Semoga dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi kepala daerah atau kepala dinas bermasalah, demi mewujudkan Gresik yang transparan dan akuntabel,” tegas Ely.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah III KPK, Wahyudi, menekankan perlu adanya penguatan tata kelola berbasis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Skor SPI 2024 Gresik mengalami penurunan signifikan 14,89 poin menjadi 59,78, jika dibanding tahun 2023.

Penilaian eksper menjadi perhatian besar, selain aspek internal dan eksternal. Komponen internal memberikan skor 74,94, sementara penilaian eksternal 85,17, dan komponen eksper hanya memberi nilai 55,79.