Gubernur Khofifah saat bersama Mensos, Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa per 3 Februari 2025, jumlah DTSEN telah sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia, yakni 285.579.122 penduduk, termasuk 93.025.360 keluarga.
“BPS berkomitmen mendukung pemutakhiran DTSEN dengan menurunkan operator untuk melakukan ground check secara menyeluruh. Kami juga akan memberikan pelatihan bagi pendamping PKH, melakukan monitoring, serta pemeringkatan data secara berkala untuk memastikan DTSEN selalu akurat dan up-to-date,” katanya.
Untuk memastikan validitas data, pemutakhiran DTSEN melibatkan berbagai sumber, termasuk Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data dari BPJS Kesehatan, Pertamina, dan PLN juga turut berkontribusi dalam penyempurnaan DTSEN.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa Pemprov Jatim akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan ground check. Selain itu, mekanisme usulan dan sanggahan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel) akan diperkuat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami di Jawa Timur siap bekerja keras untuk memastikan implementasi DTSEN berjalan lancar. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, DTSEN diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kebijakan sosial-ekonomi yang lebih tepat sasaran,” paparnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
