Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, saat menunjukkan kerja sama yang telah diteken bersama Kementerian PPPA, dan Kemensos.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, hadir sebagai narasumber utama di sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam.
Dua menteri ini secara khusus mengajak intensifikasi kerja sama dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan, keduanya juga secara gamblang menyebutkan sasaran kerja yang bisa dikolaborasikan dengan Muslimat NU dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.
BACA JUGA:
- Gubernur Khofifah Salurkan BLT DBHCHT Rp2,5 Miliar untuk 2.508 Buruh Linting Sampoerna Rungkut II
- Orasi Ilmiah di UIN Surabaya, Mensos Gus Ipul Ulas Fondasi Indonesia Emas 2045
- Produksi Padi Jatim Naik, Gubernur Khofifah Optimis Surplus Beras
- Jadi Guest Lecture Dies Natalis ke-39 UHT, Khofifah: SDM Maritim Unggul untuk Gerbang Baru Nusantara
“Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran. Sehingga semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
“Jadi semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, pemda apa, Pengurus LN apa, dan seterusnya. Sehingga intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama,” tegas Gus Ipul.
Selama ini, yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data sendiri sehingga bantuan sosial bisa jadi dikatakan Gus Ipul belum maksimal. Namun di pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan bahwa semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.
“Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujarnya.
Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Gus Ipul yang juga Sekjend PBNU ini mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.
Dengan di bawah komando Khofifah pihaknya optimis bahwa Muslimat NU pun akan bisa memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
