Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, saat meninjau proses evakuasi ODGJ yang dipasung di Nganjuk.
"Mungkin karena keterbatasan kemampuan kemudian tidak mampu memproteksi pada akhirnya memilih untuk pasung sementara memang selesai tetapi bagaimana kondisi penderitanya? tidak sedikit yang dipasung itu pada akhirnya meninggal," ungkapnya.
Adhy menjelaskan bahwa proses membebaskan ODGJ korban pasung ini tidak hanya dibebaskan dari pasung kemudian selesai. Tetapi ada beberapa tahapan seperti rehabilitasi medis di RSJ Menur dan rehabilitasi sosial di UPT milik Dinas Sosial Jatim hingga akhirnya ODGJ ini nanti bisa dikembalikan kepada keluarga.
"Kita tangani secara medis dulu setelah itu kita dengan rehabilitasi sosialnya ada di balai di dinas sosial ada UPT ya yang bisa menangani masalah itu, supaya bisa bersosialisasi kemudian ada perubahan-perubahan untuk ke arah menjadi lebih sehat dan mandiri," terangnya.
Lebih dari itu, Adhy menegaskan bahwa seluruh proses pembebasan ODGJ korban pasung ini akan dibiayai oleh Pemprov Jatim. Sehingga tidak akan membebani keluarga dari ODGJ korban pasung tersebut.
"Dari mulai kita out reach ke sini kemudian rehabilitasi medis, kejiwaan sampai kepada rehabilitasi sosial itu menjadi tanggung jawab atau ditanggung oleh provinsi," ucapnya.
Adhy juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko yang dinilai sangat membantu dalam proses ini. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan update perkembangan dari ODGJ korban pasung yang mendapatkan perawatan.
"Tentu Pak Pj akan memperoleh laporan secara berkala, juga dinas sosial kabupaten kota dan disampaikan keluarganya," tegasnya.
Selain itu, Adhy juga memastikan bahwa pihak keluarga ODGJ korban pasung juga akan mendapatkan akses untuk mengetahui progres dari ODGJ yang tengah direhabilitasi. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bagi pihak keluarga.
"Kita berikan juga akses untuk keluarga bisa menengok perkembangannya," imbuhnya.
Ia berharap dengan dukungan berbagai pihak dan proses pembebasan ODGJ korban pasung yang terus berjalan dalam waktu dekat bisa mewujudkan Jawa Timur bebas pasung.
"Kita doakan bahwa Jawa Timur bisa bebas dari pasung karena itu melanggar hak hak asasi manusia," harapnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
