Pj. Gubernur Adhy Apresiasi Peran Kwarda Pramuka Jatim Bantu Tekan Kemiskinan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jatim, Adhy Karyono, membuka kegiatan pengembangan kepramukaan bertajuk "Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Peduli Kemanusiaan" di Graha Sawunggaling Unesa, Surabaya, Sabtu (7/12/2024).

Di kesempatan tersebut, Adhy mengapresiasi peran Gerakan Pramuka Kwarda Jatim yang selama ini membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Salah satunya melalui program bantuan pemugaran atau renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

BACA JUGA:

Adhy menyampaikan, pemugaran RTLH merupakan rangkaian kegiatan pengembangan kepramukaan dalam bentuk peningkatan wawasan kebangsaan dan peduli kemanusiaan di tiga kwarcab, yakni Kota Malang, Lamongan, dan Jember. Terdapat 6 RTLH yang dilakukan pemugaran oleh para pramuka penegak di Jatim.

"Program pemugaran RTLH ini selaras dengan program pemerintah. Karena untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satu indikatornya adalah mempunyai rumah yang layak," kata Adhy.

"Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas inisiatif gerakan pramuka Jatim atas berbagai kegiatan produktif yang dilakukan. Termasuk program yang berseiring dengan kebijakan pemerintah dalam upaya penurunan angka kemiskinan," imbuhnya.

Melihat adanya dukungan gerakan pramuka dalam pemugaran RTLH warga, Adhy menyebut Pemprov Jatim akan memberikan suport dengan menambah jumlah pemugaran rumah menjadi 100 unit dalam setahun pada tahun 2025 mendatang.

"Kami coba rencanakan untuk tambahkan anggarannya. Kalau tadi Rp50 juta untuk rehabilitasi 6 rumah, maka mulai Januari 2025, kita bantu untuk renovasi 100 unit rumah," katanya.

Ia juga meminta agar gerakan pramuka Kwarda Jatim mulai berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Bappeda untuk mulai memetakan sasaran warga yang rumahnya harus diperbaiki.

"Bantuan rehabilitasi rumah harus tepat sasaran, prioritasnya harus dari orang miskin. Maka datanya harus tepat, sehingga harus berkoordinasi dengan Bappeda maupun dengan Dinas Sosial, karena mereka yang punya datanya," katanya.