TRENGGALEK,BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto mengatakan dari hasil pembahasan pihkanya dengan Dinas Perinaker (Perindustrian dan Tenaga Kerja) Kabupaten Trenggalek terungkap bahwa rencana kerja tahun anggaran 2025 perlu dilakukan rasionalisasi.
“Kami mencermati RKA-nya ya, jadi ada beberapa hal yang kita temukan perlu dirasionalisasi kembali,” kata Mugianto.
Baca Juga: Ketua DPRD Trenggalek Sebut RAPBD 2025 Disahkan Jadi Perda
Dalam rapat tersebut kata Mugianto pihaknya meminta pada Dinas Perinaker ketika merencanakan program kegiatan tahun 2025 hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.
Ia lalu mengatakan terdapat beberapa program kegiatan dari Dinas Perinaker yang tidak memiliki keseimbangan antara out come dan output.
Lebih lanjut politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan kegiatan yang tidak memiliki keseimbangan antara outcame dan ouput salah satu contohnya adalah pelatihan yang menyerap anggaran yang lumayan besar namun peserta pelatihan jumlahnya terbatas.
Baca Juga: DPRD Trenggalek Terima Aspirasi Masyarakat Peduli Lingkungan
“Ini kita kan rugi daripada istilahnya itu beli sapi dengan dadung itu kok mahal dadungnya,” ungkapnya.(man/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News