Ahmad Nurhamim, Wakil Ketua DPRD Gresik.
Terlebih, OPD penghasil seperti Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Perhubungan (Dishub).
"Kalau OPD-OPD penghasil untuk mendongkrak target pendapatan menambah THL itu monggo-monggo saja. Dengan catatan, tambahan THL bisa memberikan kontribusi riil akan masuknya pendapatan," katanya.
Atau, lanjut dia, THL ditempatkan pada OPD yang memberikan layanan kepada masyarakat seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
"Begitu juga di Dinkes atau Dispendik, Satpol, dan Damkar. Jika faktanya kekurangan tenaga untuk mencover pekerjaan silakan, tapi sekali lagi saya katakan output dan outcome-nya harus jelas," sambungnya.
Menurut Anha, kenaikan anggaran untuk pegawai (THL) tak berbanding lurus dengan pos belanja untuk kepentingan masyarakat. Antara lain program kemasyarakatan seperti lewat pokok-pokok pokiran DPRD.
"Sejumlah pos untuk program kemasyarakatan, kesejahteran, lewat pokir DPRD justru berkurang," pungkasnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
