Tuntaskan Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemkot Kediri Gelar Rakor

Tuntaskan Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pemkot Kediri Gelar Rakor Rakor ATS Berbasis Data yang digelar di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Kota Kediri. Foto: Ist.

Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini memaparkan jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kota Kediri tahun 2023 mencapai 1.067 anak. Perinciannya 248 ATS di wilayah Kecamatan Pesantren, 217 ATS di Kecamatan Kota, dan 602 ATS di wilayah Kecamatan Mojoroto.

"Penanganan ATS memerlukan komitmen lintas sektor, baik di pusat maupun daerah. Intervensi tidak hanya pada bidang pendidikan, namun diperlukan upaya untuk meminimalisasi hambatan ekonomi dan hambatan yang berakar pada faktor sosial-budaya, yang menjadikan anak tidak dapat menjangkau layanan pendidikan," tuturnya.

Chevy menekankan pendataan yang tepat untuk dapat mengidentifikasi keberadaan ATS serta isu yang dihadapi yang menyebabkan anak tidak mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini diperlukan untuk memastikan ketepatan intervensi sesuai isu ATS.

"Kita juga sudah merumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan pendidikan sesuai RPJMD Kota Kediri 2020-2024. Di antaranya peningkatan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, meningkatkan kualitas pendidikan melalui standarisasi pelayanan pendidikan dasar yang mengacu pada standar pendidikan nasional, dan lain sebagainya," ujarnya.

Chevy berharap operator dapodik dapat mendata dan melaporkan ATS rutin setiap tahun ajaran sehingga penanganan ATS bisa disesuaikan dengan determinan ATS.

Chevy juga menekankan Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan dasar yang berkualitas.

Sebagai upaya pencegahan ATS, pihaknya akan terus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan sekolah dan wali murid untuk monitoring proses belajar anak.

"Apabila penyebab ATS karena faktor ekonomi, maka akan kita integrasikan dengan program penanganan kemiskinan. Kemudian untuk faktor karena pernikahan dini/masih memiliki motivasi melanjutkan pendidikan, maka akan kita dorong mengikuti program kejar paket C. Sedangkan bagi ATS yang tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan akan kita berikan pendampingan guna mencari akar permasalahan dan solusinya," pungkasnya. (uji/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO