GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Gresik, Rabu (8/11/2023). Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Dispendukcapil, M.Hari Syawaludin, dan Kepala DPMPTSP, Agung Endro Dwi Setyo Utomo.
Teguh kemudian melihat layanan kependudukan di MPP. Ia juga menyempatkan berdialog dan bertanya kepada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.
BACA JUGA:
- Diduga Mabuk Miras, Sopir Dump Truk Tabrak Lansia Hingga Gegar Otak
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
"Bagaimana pak layanan di MPP. Bayar atau tidak?," tuturnya.
Pertanyaan itu langsung dijawab oleh pengurus edmnistrasi kependudukan yang tengah ngantri.
"Pelayanannya cepat dan ramah pak. Gratis," kata salah satu pengurus administrasi kependudukan.
Teguh lantas melihat satu per satu tenant (stand) yang melayani administrasi kependudukan di MPP. Ia ngobrol dengan para petugas yang memberikan layanan sambil mempertanyakan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik.
"Ada kendala," tanya Teguh yang dijawab Bahar, salah satu petugas Dispendukcapil di MPP.
"Tidak ada pak," kata Bahar.
Sebelumnya, waki bupati menyampaikan kepada Dirjen Dukcapil bahwa keberadaan MPP sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.
"Sebelum ada MPP, di Kantor Dispendukcapil yang bisa terlayani 100 orang setiap hari. Namun setelah ada MPP, pelayanan bisa mencapai 600 sampai 700 orang sehari," katanya.
Dikatakan, Dispendukcapil Gresik selain melakukan layanan di Dispendukcapil, dan MPP. Juga melakukan jemput bola. Ke kecamatan, desa, sekolah, mall, dan perusahaan.
Wabup menyampaikan kepada Dirjen Dukcapil bahwa penduduk di Kabupaten Gresik cukup besar. Mencapai 1.296.688 jiwa. Karena itu, masyarakat butuh pelayanan administrasi kependudukan seperti e-KTP dengan cepat.
Sementara sarana penunjang seperti mesin cetak e-KTP kurang.
"Untuk itu, kami mohon Pak Dirjen dibantu mesin cetak. Kami juga minta agar blangko e-KTP juga ditambah," pinta wabup.