Ditegaskan Anam, bantuan PKH dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). "Artinya apa? Fakta ini ada tengara penyalahgunaan uang negara," katanya.
Untuk itu, ia meminta badan pengawas pemilu (bawaslu) atau panitia pengawas pemilu (panwaslu), turun dan mengusut tuntas dugaan kasus tersebut.
Bahkan, Anam menduga hal seperti ini tidak hanya terjadi di Gresik, tapi juga di daerah lain. "Jadi, bukan saja bawaslu kabupaten, tapi bawaslu pusat juga harus turun tangan untuk monitorinig," pintanya.
"Saya tegaskan lagi, PKH ini uang negara yang dipakai bantuan dan khusus bagi warga yang miskin yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Kemensos. Makanya, kasus penyalahgunaan PKH bisa ditindak secara hukum pidana," bebernya.
"Bisa ditindak dan diproses secara hukum. Upaya penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan salah satu partai dan calon legeslatif tertentu," sambungnya.
Cak Anam meminta PKH tidak dibawa ke ranah politik untuk mobilisasi pemenangan calon tertentu.
"Biarkan mereka para penerima manfaat PKH menggunakan hati nuraninya dalam memilih pada pileg 2024. PKH ini menggunakan uang negara," pintanya.
Ia mengaku sudah mendapati temuan terkait tengara penyalahgunaan program PKH untuk kepentingan politik.
"Modusnya antara lain, melakukan kampanye dengan menyelipkan gambar pasangan calon disertai ajakan mencoblos saat memberikan kartu PKH," pungkas Anam. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
