GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa Gerakan Penolak Lupa (Gepal) menggelar aksi demo di DPRD Gresik, Selasa (28/2/2023).
Mereka mengusung 10 tuntutan. Yaitu, usut tuntas indikasi penyelewengan bantuan dana hibah UMKM usulan DPRD Gresik, biaya pendidikan, pekerjaan, penataan PKL, penataan parkir, perlindungan terhadap pekerja non PNS, layanan infrastruktur publik (banjir tahunan), layanan air minum, cabut Perppu Cilaka, dan stop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga serta segera sahkan RUU PPRT.
BACA JUGA:
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
- Pura-Pura Dirampok, Perempuan Cantik dari PPS Gresik Ditangkap
- Bapak dan Anak yang Tercebur ke Sungai Sidoarjo-Gresik Belum Ditemukan, Petugas Perluas Pencarian
- Bapak dan Anak Tenggelam ke Sungai Sidoarjo-Gresik, Petugas Lakukan Pencarian
Dalam aksinya, pendemo mengusung spanduk dan poster. Antara lain bertuliskan, gagal antisipasi banjir tahunan, Kejaksaan Negeri Gresik harus serius lagi usut hibah UMKM, jangan lagi rakyat jadi korban, dan lainnya.
Selama aksi tak satupun pimpinan dan anggota DPRD Gresik yang menemui pendemo. Sebab, wakil rakyat sedang ada tugas luar kantor "workshop" di Surabaya.
Karena lama tak ditemui, pendemo sempat merangsek ke pintu gerbang gedung DPRD Gresik.
Pendemo melakukan aksi dorong mendorong pintu gerbang. Akibatnya, roda gerbang keluar dari ril.
Pengunjuk rasa kemudian ditemui oleh Kasubag Subkor Setwan, Anang Yohansa. Ia lantas membacakan tuntutan pendemo.
Abdul Wahab salah satu peserta unjuk rasa menyatakan, pendemo memberikan deadline seminggu kepada DPRD Gresik untuk merespon tuntutan.
"Kalau tidak, kami akan kembali melakukan demo ke DPRD," katanya. (hud/git)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News