MOJOKERTO (bangsaonline) - Jelang gawe besar Pileg, praktik politik uang makin menggila di Kota Mojokerto. Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pun tak menampik banyaknya laporan masyarakat tentang praktik tersebut. Sayangnya, lembaga ini tak dapat menindaklanjuti lantaran dinilai tak memenuhi unsur formal dan material delik pelanggaran pidana pemilu.
"Memang, makin dekat dengan coblosan banyak laporan masyarakat yang masuk. Terutama soal money politic. Tapi karena tidak disertai bukti-bukti yang cukup, terpaksa tidak dapat kita tindaklanjuti," kilah Ketua Panwaslu Kota Mojokerto, Elsa Fifayanti, Senin (07/04/2014).
BACA JUGA:
- Caleg DPRD dan DPR di Gresik Keluarkan Uang Tak Sedikit untuk Beli Suara Pemilih, Segini Targetnya
- Viral Warga Minta Rp200 Ribu Buat Nyoblos, Pegiat Medsos: Sudah Umum di Gresik
- Ajak Jadi Pemilih Kritis, KPU Sosialisasi Pemilu 2024 kepada Siswa di SMAN 2 Kota Batu
- Terungkap Pola Uang Serangan Fajar untuk Gaet Suara Pemilih di Gresik, Tradisi Ampuh?
Mantan wartawati ini juga menyatakan pihaknya tidak mengesampingkan setiap informasi soal politik uang. Karena praktik ilegal ini menurutnya tidak memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan politik masyarakat.
"Kita tetap memberikan atensi setiap laporan yang masuk," sergahnya.
Ia juga memberikan rambu – rambu dan peringatan keras kepada para pelaksana kampanye untuk tidak mengedepankan uang untuk meraih simpatisan. Dan calon pemilih baik melalui janji – janji maupun dengan cara memberikan langsung kepada para simpatisan.
"Ancaman hukuman yang jelas terhadap para pelakunya. Seperti diatur dalam pasal 276 UU No 8 tahun 2012, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana dengan pidana kurangan paling lama 1 tahun dan denda Rp 12 juta," paparnya.
Ditambahkan Elsa, ketentuan pidana itu hanya menjerat pelaksana kampanye, sedangkan orang yang menerima pemberian tidak dikenai pidana.
Yang kini dicermati Panwaslu di masa tenang Pileg, ujar Elsa, yakni upaya-upaya money politic yng dikamuflase dengan berbagai kegiatan, seperti pengajian umum, pertemuan-pertemuan terbatas yang bernuansa politis untuk pemenangan caleg tertentu, pembagian sembako dan material lain. "Kemasannya beragam tapi terkategori money politic. Itu yang perlu dicermati," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
